JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memperkuat pembangunan Tahap II melalui penandatanganan enam kontrak dan pre-construction meeting terintegrasi, diharapkan mendorong percepatan infrastruktur sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Peningkatan Infrastruktur dengan Enam Kontrak Baru
Otorita IKN menandatangani enam kontrak untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan Tahap II di kawasan IKN. Penandatanganan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN bersama para pemegang Kuasa Kerja Sama Operasi (KSO) di Kantor Kemenko Nusantara.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, instrumen yang dimiliki pihaknya adalah DIPA dan regulasi, sementara KSO memiliki peran utama dalam menciptakan lapangan kerja.
“Insyaallah, ini juga akan menjadi lapangan pekerjaan bagi kontraktor, pekerja konstruksi, maupun konsultan,” ungkap Basuki. Ia menambahkan bahwa penandatanganan kontrak akan terus berlanjut agar pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif dapat segera dimulai.
Basuki menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan target pembangunan jangka menengah IKN dapat tercapai, sekaligus menjadi bentuk sinergi antar-pihak yang terlibat.
Enam kontrak yang diteken mencakup satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi dengan total nilai lebih dari Rp 1 triliun.
Paket fisik adalah pembangunan Jalan Kawasan Kompleks Legislatif sepanjang 3,7 kilometer, terdiri atas 10 ruas utama dan empat jembatan, yang akan dikerjakan oleh beberapa perusahaan konstruksi besar.
Paket Manajemen Konstruksi Gedung Legislatif dan Yudikatif
Lima paket manajemen konstruksi ditujukan untuk pembangunan gedung-gedung legislatif, termasuk MPR, DPR, DPD, serta gedung pendukung lainnya. Paket-paket ini meliputi manajemen konstruksi untuk masing-masing gedung yang dikerjakan oleh konsultan dan perusahaan konstruksi terpilih.
Basuki menyampaikan, proses penandatanganan kontrak ini merupakan langkah awal dalam membangun tim kerja yang solid. “Dengan penandatanganan kontrak, kami telah menjadi satu tim dengan peran masing-masing.
Kalau kita kompak, pasti target akan tercapai. Selamat bekerja,” ujarnya. Proyek-proyek ini direncanakan berlangsung hingga 2027 dengan tujuan memastikan pembangunan kawasan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.
Selain itu, manajemen konstruksi juga mencakup pengawasan dan koordinasi lintas pihak, agar pembangunan gedung legislatif maupun yudikatif berjalan sesuai jadwal dan anggaran.
Basuki menekankan bahwa keterlibatan konsultan profesional akan memastikan setiap tahapan pembangunan memiliki panduan teknis yang jelas, meminimalkan risiko, dan menjaga kualitas hasil konstruksi.
Pre-Construction Meeting Terintegrasi
Setelah penandatanganan kontrak, Otorita IKN menggelar pre-construction meeting (PCM) terintegrasi dengan seluruh penyedia jasa.
Pertemuan ini membahas empat agenda utama, yaitu manajemen konstruksi induk, pembangunan jalan kawasan yudikatif, pembangunan jalan kawasan legislatif, dan pembangunan jalan kawasan pendukung KIPP 1A.
PCM diselenggarakan untuk menyepakati metodologi kerja, penataan lalu lintas proyek, serta koordinasi teknis antar pihak sebelum konstruksi dimulai. Forum ini juga menjadi ruang penting untuk memitigasi potensi masalah di lapangan dan memastikan proses pembangunan berjalan lancar.
Melalui PCM, Otorita IKN menegaskan komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan sesuai arahan Presiden, yang tercantum dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
Basuki menekankan bahwa koordinasi yang baik antara Otorita dan penyedia jasa akan mendukung penyelesaian proyek tepat waktu dan optimal.
Pembangunan Kolaboratif untuk Masa Depan IKN
Proyek pembangunan IKN dilaksanakan dengan prinsip kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian target nasional.
Basuki menyoroti pentingnya pembangunan ini tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dampaknya terhadap lapangan kerja. “Pembangunan ini diharapkan memberikan kesempatan kerja bagi banyak pihak, mulai dari kontraktor hingga tenaga ahli konstruksi,” ujarnya.
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan bagian dari visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua. Kolaborasi antara Otorita IKN, KSO, dan konsultan profesional diharapkan mempercepat proses pembangunan dan mendukung transformasi kawasan pemerintahan yang modern.
Basuki menambahkan, percepatan proyek ini akan membuka peluang investasi swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan infrastruktur IKN menjadi contoh implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Otorita IKN menegaskan bahwa semua tahapan pembangunan akan terus dipantau dan dievaluasi agar hasilnya maksimal. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, kontraktor, dan konsultan menjadi kunci agar IKN berkembang menjadi pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan ramah bagi semua warga.
