JAKARTA - Upaya pemerintah menangani bencana longsor di Cisarua tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. 

Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi perhatian utama demi mencegah kejadian serupa terulang. Pendekatan jangka panjang pun mulai diarahkan pada penataan kembali jenis tanaman di kawasan rawan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa solusi permanen perlu dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis wilayah. Kawasan dengan kemiringan tajam dinilai tidak lagi ideal ditanami hortikultura. Oleh karena itu, pemerintah mendorong peralihan ke tanaman perkebunan yang lebih adaptif.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari komitmen negara dalam menjaga keselamatan warga. Pemerintah menilai pendekatan ekologis menjadi kunci penting dalam mengurangi risiko bencana. Perubahan ini juga diharapkan mampu memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

Perubahan Pola Tanam di Wilayah Rawan

Kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan anggota Komisi IV DPR RI menjadi dasar kebijakan ini. Tanaman hortikultura di lahan miring akan digantikan dengan tanaman perkebunan. Kebijakan tersebut telah disampaikan langsung kepada pemerintah daerah setempat.

Menurut Amran, tanaman perkebunan memiliki daya dukung lingkungan yang lebih baik. Akar tanaman tahunan mampu menahan struktur tanah agar tidak mudah tergerus. Hal ini dinilai efektif dalam mengurangi potensi longsor di masa mendatang.

Jenis tanaman yang akan dikembangkan meliputi kelapa, kopi, dan alpukat. Tanaman tersebut dianggap sesuai dengan karakter tanah di Cisarua. Selain ramah lingkungan, hasilnya juga memiliki nilai ekonomi yang stabil.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah

Saat ini, Kementerian Pertanian masih menunggu usulan resmi dari pemerintah daerah. Usulan tersebut mencakup kebutuhan jumlah dan jenis tanaman perkebunan yang akan ditanam. Koordinasi lintas pemerintahan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini.

Amran menegaskan bahwa anggaran untuk program tersebut telah tersedia. Pemerintah pusat siap mendukung penuh langkah pemulihan pascabencana. Proses administrasi tinggal menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan.

Langkah cepat ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Selain pemulihan fisik, aspek keberlanjutan lingkungan juga menjadi prioritas. Pemerintah ingin memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

Penataan Lahan Berdasarkan Kontur Wilayah

Pemerintah tetap membedakan jenis penanaman berdasarkan kondisi lahan. Lahan datar akan tetap dimanfaatkan untuk hortikultura. Sementara itu, lahan miring difokuskan bagi tanaman perkebunan.

Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalkan risiko bencana berulang. Kemiringan lahan dengan sudut ekstrem dinilai sangat rawan longsor. Tanaman tahunan dengan akar dalam dianggap solusi paling tepat.

Amran menekankan bahwa kebijakan ini bukan tanpa dasar. Pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan perlunya perubahan mendasar. Tanpa penyesuaian, risiko longsor akan terus menghantui warga.

Dukungan Anggaran dan Prioritas Nasional

Kementerian Pertanian memperoleh dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan perluasan lahan perkebunan secara nasional. Target luasan mencapai ratusan ribu hektar di seluruh Indonesia.

Wilayah rawan bencana menjadi prioritas utama dalam program tersebut. Pemerintah ingin memastikan kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan daerah. Cisarua menjadi salah satu fokus dalam implementasi awal.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Keselamatan masyarakat menjadi tujuan utama dari setiap langkah yang diambil. Transformasi pertanian pun diharapkan menjadi fondasi ketahanan lingkungan jangka panjang.

Dampak Sosial dan Pemulihan Warga

Bencana longsor di Cisarua membawa dampak besar bagi masyarakat setempat. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Pemerintah terus berupaya memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi.

Pendataan warga terdampak dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tempat pengungsian disiapkan guna menampung warga yang kehilangan rumah. Pemulihan sosial menjadi bagian penting dari proses penanganan bencana.

Pemerintah berharap kebijakan perubahan pola tanam dapat mencegah tragedi serupa. Dengan lingkungan yang lebih stabil, risiko bencana dapat ditekan. Masyarakat pun diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan berkelanjutan.