Arah Kebijakan Moneter Tetap Sama Meski Ada Perubahan Pimpinan BI

Jumat, 31 Juli 2026 | 22:54:01 WIB
Pjs Gubernur BI Pastikan Arah Kebijakan Moneter Tidak Berubah [FOTO: NET].

JAKARTA - Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memberikan penegasan bahwa arah kebijakan moneter tidak mengalami perubahan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di tubuh bank sentral. Kebijakan tersebut dipastikan akan terus memprioritaskan stabilitas nilai tukar mata uang rupiah serta pengendalian tingkat inflasi di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global yang masih tergolong tinggi.

"Saya ingin menekankan bahwa dengan formasi kami sekarang saat ini, posisi kebijakan Bank Indonesia tetap sama. Tidak berubah dibandingkan dengan stance sebelumnya," kata Destry dalam paparannya secara daring di pertemuan dengan redaktur media massa di Parapat, Sumatera Utara, Jumat.

Pergantian kepemimpinan di lingkungan Bank Sentral ini terjadi menyusul pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur BI pada hari Sabtu (26/7) lalu, yang sekaligus menandai berakhirnya masa kepemimpinan beliau selama delapan tahun.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia, apabila terjadi kekosongan kepemimpinan puncak, posisi Gubernur BI secara otomatis diemban oleh Pejabat Gubernur Sementara (PGS/Pjs) yang berasal dari unsur Deputi Gubernur Senior, hingga nantinya pihak Presiden mengajukan nama calon definitif dan mendapatkan persetujuan resmi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Destry memaparkan bahwa fokus utama Bank Indonesia tetap konsisten pada upaya menjaga stabilitas rupiah melalui optimalisasi seluruh instrumen kebijakan yang ada. Bank sentral juga berkomitmen untuk senantiasa hadir secara aktif di pasar keuangan lewat instrumen intervensi, baik melalui transaksi di pasar spot maupun instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), guna memperkokoh ketahanan sektor eksternal.

Menurut pandangannya, dinamika ketidakpastian global masih berada di level yang tinggi, terutama dipicu oleh proyeksi arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed), yang dianalisis bakal bertahan pada tingkat yang tinggi dalam rentang waktu yang lebih lama (higher for longer). Situasi ini membawa potensi tekanan bagi perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Lembaga The Fed sendiri, dalam pengumuman resminya pada pertengahan pekan ini hari Rabu (29/7), memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,50 hingga 3,75 persen, namun disertai dengan sinyal potensi kenaikan suku bunga pada masa mendatang.

Atas dasar pertimbangan tersebut, ditambah dengan faktor dinamika pergerakan inflasi global, pihak Bank Indonesia tetap menempatkan prioritas utama pada penjagaan stabilitas nilai tukar serta pengendalian inflasi agar tetap terkendali sesuai sasaran yang ditetapkan.

Kendati demikian, di samping berfokus pada pemeliharaan stabilitas moneter, BI juga memastikan bahwa berbagai lini kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional akan terus berjalan, yang di antaranya ditempuh melalui instrumen kebijakan makroprudensial serta pengembangan sistem pembayaran.

Di sektor perbankan, Destry mengemukakan bahwa pihak BI terus mengintensifkan penguatan fungsi intermediasi guna mendongkrak penyaluran kredit kepada dunia usaha, yang mencakup sektor UMKM serta sektor-sektor prioritas lainnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa Bank Indonesia turut memperkuat sinergi koordinasi bersama pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta instansi anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya demi mengamankan stabilitas sistem keuangan di tingkat nasional.

Sementara itu, dalam kerangka penanganan inflasi komoditas pangan, BI secara konsisten mengoptimalkan kerja sama melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

"Kami tetap memfokuskan stabilitas dengan mengoptimalkan berbagai instrumen dan berbagai kebijakan yang kami miliki. Untuk pertumbuhan, tentu kami akan mengoptimalkan kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, atau termasuk juga kebijakan kami dalam mengembangkan UMKM dan juga ekonomi syariah pula dan juga termasuk ekonomi hijau," ujar Destry.

Terkini