JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rekordas).
Kegiatan ini diikuti peserta dari seluruh provinsi di Indonesia dengan fokus memperkuat kapasitas tata kelola APBD. Upaya ini bertujuan agar anggaran daerah lebih efektif, efisien, dan produktif bagi masyarakat.
Pelaksanaan Rekordas di Ternate
Rekordas digelar di Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan peserta yang meliputi berbagai unsur pemerintah daerah. Hadir di antaranya Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta pejabat yang menangani pengelolaan keuangan.
Selama tiga hari, para peserta berdiskusi intensif mengenai strategi pengelolaan keuangan yang tepat dan berkelanjutan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kementerian dan lembaga strategis untuk memperkuat pemahaman daerah. Para peserta mendapatkan panduan mengenai keterkaitan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Pemahaman ini penting untuk menyelaraskan regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan anggaran secara optimal.
Tujuan Utama Rekordas
Tujuan utama Rekordas adalah menyelaraskan regulasi dan tata kelola keuangan daerah. Kegiatan ini juga berfokus pada sosialisasi kebijakan agar APBD dapat dilaksanakan lebih efektif. Hal ini menjadi kunci menghadapi tantangan efisiensi anggaran tanpa mengurangi dampak pembangunan bagi masyarakat.
APBD didorong untuk tetap produktif dan berkualitas meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi.
Perencanaan sejak awal tahun anggaran menjadi prioritas agar tidak terjadi penumpukan anggaran di akhir tahun. Evaluasi pelaksanaan APBD secara berkala juga dibahas untuk memastikan realisasi anggaran tepat waktu dan tepat sasaran.
Optimalisasi Sumber Pendanaan Daerah
Rekordas juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendanaan pembangunan di daerah. Daerah tidak hanya bergantung pada Transfer ke Daerah (TKD) tetapi juga dapat mengoptimalkan anggaran dari kementerian dan lembaga pusat.
Pemanfaatan sumber dana ini diharapkan mendukung program pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.
Pendanaan untuk infrastruktur, misalnya, memiliki karakter berbeda-beda dan mengikuti mekanisme yang ditetapkan peraturan keuangan negara.
Skema dana transfer, dana TDF, serta mekanisme kurang bayar dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. Strategi ini bertujuan memperkuat pembangunan tanpa membebani APBD daerah secara berlebihan.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Harapan Gubernur
Gubernur Maluku Utara menyambut baik kegiatan ini dan menyatakan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat.
Rekordas menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan. Kegiatan ini juga membuka wawasan terkait kebijakan fiskal nasional serta evaluasi APBD daerah.
Hasil Rekordas diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan koordinasi yang baik, transparansi dan akuntabilitas APBD dapat meningkat serta menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal.
