JAKARTA - Program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan 2025 kembali diluncurkan pemerintah untuk membantu peserta yang mengalami kendala ekonomi.
Kebijakan ini memungkinkan peserta yang sebelumnya menunggak membayar iuran dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya tanpa denda, sehingga akses layanan kesehatan dapat digunakan seperti sebelumnya.
Pemutihan ini bukan sekadar keringanan, tetapi penghapusbukuan tunggakan dari sistem BPJS Kesehatan. Tujuan utamanya adalah meringankan beban peserta dan menjaga keberlanjutan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini difokuskan bagi peserta mandiri yang kini masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan tunggakan maksimal dua tahun.
Langkah ini memastikan sistem JKN tetap berkelanjutan, adil, dan tepat sasaran bagi seluruh peserta, sekaligus membersihkan data piutang yang tidak tertagih untuk menyehatkan neraca keuangan JKN.
Syarat Peserta Mengikuti Program Pemutihan
Peserta yang ingin memanfaatkan program pemutihan harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, peserta mandiri yang beralih menjadi PBI otomatis bebas dari tunggakan lama karena iurannya ditanggung pemerintah. Kedua, program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu sesuai data resmi pemerintah.
Ketiga, peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dapat mengikuti pemutihan setelah melalui proses verifikasi pemerintah daerah. Keempat, peserta harus terdaftar dan tervalidasi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) agar bantuan diberikan tepat sasaran.
Terakhir, penghapusan tunggakan hanya berlaku maksimal 24 bulan terakhir, sementara tunggakan di luar periode tersebut tetap harus dilunasi.
Pemerintah menegaskan langkah ini diambil untuk membantu masyarakat agar tetap mendapatkan layanan kesehatan yang lancar tanpa hambatan administratif, sekaligus mendukung prinsip keadilan dan keberlanjutan sistem JKN.
Jadwal Pelaksanaan dan Anggaran Program
Program pemutihan BPJS Kesehatan dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2025 dengan alokasi anggaran khusus sebesar Rp20 triliun. Besarnya anggaran ini ditujukan untuk menjangkau lebih banyak peserta dari kalangan tidak mampu, sekaligus memastikan proses pemutihan berjalan lancar dan tepat sasaran.
Pelaksanaan program disertai mekanisme verifikasi dan validasi data yang matang. Pemerintah menekankan pentingnya memanfaatkan program ini secara optimal, karena peserta yang memenuhi syarat dapat membebaskan tunggakan hingga dua tahun, memulihkan status kepesertaan, dan kembali mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif.
Cara Cek Tunggakan BPJS Kesehatan
Peserta dianjurkan mengecek tunggakan sebelum mengikuti program agar sesuai kriteria yang ditetapkan. Terdapat dua metode resmi untuk memeriksa tunggakan. Pertama, melalui aplikasi Mobile JKN.
Peserta dapat mengunduh aplikasi di Google Play Store atau App Store, masuk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor kartu BPJS Kesehatan, lalu klik menu “Info Iuran” untuk melihat rincian tunggakan dan status kepesertaan.
Kedua, melalui layanan WhatsApp Pandawa BPJS di nomor 0811-8-165-165. Peserta mengirim pesan “Hai” untuk memulai percakapan, kemudian memilih menu “Informasi” dan klik “Cek Status Pembayaran”.
Peserta memasukkan NIK atau nomor kartu BPJS serta tanggal lahir, dan sistem akan mengirimkan rincian tunggakan dan status pembayaran. Layanan Pandawa aktif setiap hari Senin–Jumat pukul 08.00–16.00 WIB, sehingga peserta disarankan memeriksa sesuai jadwal operasional yang ditentukan.
Dengan mekanisme yang jelas dan syarat yang transparan, program pemutihan ini diharapkan dapat membantu peserta yang selama ini terkendala ekonomi agar tetap terlayani, mengurangi hambatan administrasi, dan mendorong pemanfaatan fasilitas kesehatan nasional secara optimal.
Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan pribadi dan keluarga tanpa terbebani tunggakan lama.