JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di sektor perumahan melalui program KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP).
Program ini memberi kesempatan kepada UMKM memperoleh pembiayaan yang memadai, baik dari sisi supply maupun demand, sehingga mendukung pertumbuhan usaha sekaligus penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, menyatakan optimisme perseroan untuk melampaui target KUR perumahan sebesar Rp250 miliar hingga akhir tahun.
“BNI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor perumahan, baik dari sisi pasokan maupun permintaan,” ungkapnya.
Hingga akhir Oktober 2025, BNI telah menyalurkan KUR perumahan senilai Rp40,7 miliar kepada 41 pelaku UMKM. Dari jumlah ini, Rp28,1 miliar dialokasikan untuk sisi supply kepada tujuh pelaku UMKM, sedangkan Rp12,66 miliar diberikan pada sisi demand kepada 34 pelaku UMKM.
Angka ini mencerminkan kontribusi BNI sebesar 15,2 persen dari total penyaluran KPP nasional yang mencapai Rp267 miliar dengan 117 debitur.
Program KPP hadir untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing. Dengan dukungan ini, UMKM diharapkan dapat tumbuh berkelanjutan.
Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran KPP
Program KPP memiliki mekanisme serupa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaku UMKM dapat mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang maupun kanal digital resmi BNI.
Proses pengajuan meliputi analisis, persetujuan, hingga pencairan dana, yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian perbankan. BNI juga menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko, seperti optimalisasi ekosistem perumahan yang melibatkan pengembang, kontraktor, dan UMKM bahan bangunan.
Perseroan bersinergi dengan pemerintah daerah serta pengembang untuk memastikan legalitas aset dan kelayakan usaha calon debitur.
Selain itu, BNI menggunakan risk acceptance criteria (RAC) dan credit scoring system untuk menilai karakter dan kapasitas calon debitur. Monitoring portofolio kredit dilakukan secara berkala agar tetap sesuai profil risiko perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, penyaluran KPP tetap aman, efisien, dan bermanfaat bagi pelaku UMKM.
Kolaborasi dengan Pemerintah dan Asosiasi
BNI menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mempercepat realisasi program perumahan nasional. Perseroan telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi KPP Nasional bersama Kementerian PKP di Sutera Hall, Alam Sutera, Tangerang.
“Kemitraan dengan pemerintah daerah dan asosiasi pengembang menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan sektor riil melalui pemberdayaan UMKM,” jelas Iqbal. Kolaborasi ini mempercepat proses penyaluran kredit sekaligus membangun ekosistem perumahan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Langkah ini memungkinkan UMKM mendapatkan dukungan yang lebih menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan bangunan hingga akses ke pasar. Selain itu, kolaborasi ini menumbuhkan kepercayaan investor dan memacu pertumbuhan ekonomi di sektor perumahan nasional.
Dampak Ekonomi dan Kontribusi BNI
Program KPP bukan hanya soal pemberian kredit, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi inklusif. BNI melalui inisiatif ini memperkuat ekosistem perumahan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan.
Dengan menjadi agent of development, BNI berperan aktif membangun sektor riil, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penerapan prinsip kehati-hatian, digitalisasi proses kredit, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan membuat program ini efektif dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui KUR Perumahan, pelaku UMKM mendapatkan kesempatan memperluas usaha sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BNI optimistis bahwa dengan strategi ini, target KUR perumahan akan terlampaui, dan UMKM sektor perumahan semakin kuat serta berdaya saing tinggi.
