JAKARTA - Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mulai mempersiapkan langkah strategis untuk mengurai kemacetan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi.
Pelabuhan ini menjadi salah satu jalur vital penghubung antara Pulau Jawa dan Bali dengan volume kendaraan dan penumpang yang meningkat pesat saat musim libur panjang.
Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Sigit Widodo, menegaskan bahwa Kemenhub tengah menyusun skema penanganan antrean kendaraan agar pelayanan di pelabuhan dapat berjalan lebih optimal.
“Lintas Ketapang - Gilimanuk merupakan salah satu lintas utama angkutan penyeberangan yang memiliki tingkat arus kendaraan dan penumpang sangat tinggi, terutama pada masa libur nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan-tantangan, termasuk antrean kendaraan yang panjang,” ujarnya.
Antrean kendaraan yang menumpuk sering kali menyebabkan waktu tunggu yang panjang bagi pengguna jasa. Hal itu disebabkan oleh lonjakan permintaan yang belum seimbang dengan kapasitas angkut kapal maupun infrastruktur dermaga yang tersedia.
Saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki empat dermaga Movable Bridge, terdiri dari satu dermaga ponton dan tiga dermaga Landing Craft Machine. Meski fasilitas sudah cukup memadai, antrean kendaraan tetap menjadi persoalan utama, terutama saat arus mudik dan libur besar berlangsung.
Tantangan Operasional dan Kebutuhan Pengaturan Baru
Sigit menuturkan bahwa ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas kapal menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kemacetan di pelabuhan. “Kami menemukenali adanya ketidakseimbangan demand dan supply ketika adanya kapal yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena pembatasan, kecelakaan, atau kapal docking,” jelasnya.
Selain itu, kondisi cuaca buruk, musim puncak seperti Nataru dan Lebaran, serta kejadian luar biasa seperti unjuk rasa di pelabuhan atau kendaraan terbakar juga memperparah situasi di lapangan.
Gangguan teknis dan faktor eksternal lainnya kerap mempengaruhi kelancaran arus kendaraan. Oleh sebab itu, Kemenhub menilai pentingnya penyusunan pedoman pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
Rencana tersebut akan mencakup pengaturan antrean kendaraan yang masuk ke kapal, sirkulasi kendaraan di dalam kawasan pelabuhan, serta manajemen lalu lintas di jalur menuju area pelabuhan.
Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap kendaraan dapat tertib dan pergerakan di area pelabuhan menjadi lebih lancar. Tak hanya itu, pengaturan baru ini juga diharapkan dapat mengurangi dampak kemacetan terhadap distribusi logistik yang selama ini kerap terhambat.
Strategi Mitigasi Kemacetan dan Penguatan Sistem Pelayanan
Untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan, Kemenhub telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi yang komprehensif.
Menurut Sigit, strategi ini mencakup penerapan buffer zone untuk mengatur antrean kendaraan sebelum masuk pelabuhan, penyediaan kapal perbantuan sebagai alternatif, serta pemasangan Variable Message Signs (VMS) di titik-titik strategis pada jalur menuju Pelabuhan Ketapang.
Langkah lainnya meliputi penerapan delaying system atau sistem penundaan keberangkatan, pembatasan kendaraan barang tertentu, pengaturan kuota tiket, serta peningkatan kapasitas angkut harian kapal penyeberangan. Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan contingency plan atau rencana darurat jika terjadi kondisi tak terduga.
“Tidak menutup kemungkinan, apabila terjadi kondisi tertentu lainnya, dapat juga dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan luar pelabuhan dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait,” imbuhnya.
Upaya mitigasi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek menjelang Nataru, tetapi juga menjadi acuan bagi pengelolaan arus transportasi laut di masa mendatang.
Dengan sistem pengaturan yang baik, pelayanan penyeberangan bisa lebih efisien dan berdampak positif bagi kelancaran transportasi antarwilayah, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran arus logistik nasional.
Kolaborasi Antarlembaga untuk Kelancaran Layanan Penyeberangan
Dalam pelaksanaannya, pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan dijalankan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur.
Pelaksanaan teknis akan dilakukan dengan koordinasi lintas instansi, termasuk Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator pelabuhan.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pelayanan yang responsif dan terintegrasi.
Dengan koordinasi yang baik, setiap instansi dapat menjalankan perannya secara maksimal mulai dari pengaturan lalu lintas, pengawasan dermaga, hingga pengendalian arus kendaraan dan penumpang.
Pemerintah berharap, sinergi ini dapat menekan potensi kemacetan serta meminimalisasi dampak gangguan selama periode angkutan libur panjang.
Melalui langkah-langkah tersebut, Kemenhub menargetkan agar pelayanan di Pelabuhan Ketapang berjalan lebih tertib, aman, dan efisien. Optimalisasi sistem transportasi laut ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepuasan pengguna jasa, tetapi juga memperkuat konektivitas antara Jawa dan Bali.
Dengan demikian, kesiapan menghadapi lonjakan penumpang dan kendaraan jelang Nataru dapat terkelola dengan baik, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan transportasi yang andal dan ramah bagi masyarakat.